SEJUMLAH peserta seleksi masuk perguruan tinggi negeri mengeluhkan masalah tidak dapat mengunduh sertifikat UTBK 2026 pada Selasa, 26 Mei 2026 mulai pukul 15.00 WIB. Pihak panitia pelaksana menegaskan bahwa kendala akses tersebut terjadi karena sistem memblokir akun para pelanggar tata tertib. Calon mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan langsung dijatuhi sanksi diskualifikasi serta pembatalan nilai ujian secara otomatis.
Keluhan mengenai kegagalan sistem ini sempat viral di media sosial melalui unggahan salah satu peserta yang mengikuti ujian di Universitas Sumatera Utara (USU). Laman resmi pendaftaran miliknya menampilkan notifikasi merah bertuliskan bahwa nilai UTBK tidak diberikan karena adanya pelanggaran tata tertib ujian. Upaya konfirmasi mandiri melalui pesan digital maupun surat elektronik ke pihak SNPMB juga belum mendapatkan respons balik.
Tindakan tegas ini diterapkan demi menjaga integritas dan transparansi proses seleksi mahasiswa baru di tingkat nasional. Panitia memanfaatkan kombinasi berita acara lapangan serta sistem kecerdasan buatan untuk menyaring data para pelanggar secara akurat. Dampaknya, mereka yang melanggar aturan dipastikan gugur dan kehilangan kesempatan untuk mendaftar seleksi jalur mandiri PTN.
Rincian Data Kecurangan dan Pelanggaran UTBK 2026
Panitia SNPMB merilis data statistik resmi mengenai jumlah pelanggar yang terbagi ke dalam dua kelompok sanksi utama. Kelompok pertama adalah kecurangan berat yang dijatuhi sanksi daftar hitam (blacklist), sedangkan kelompok kedua adalah pelanggaran administratif yang dijatuhi sanksi diskualifikasi.
Berikut adalah tabel rincian penanganan kasus kecurangan dan pelanggaran selama pelaksanaan UTBK 2026:
Kategori Kecurangan Berat (Sanksi Daftar Hitam)
| No. | Bentuk Kecurangan | Jumlah Peserta | Tindakan Penanganan | Vonis Sanksi |
| 1 | Menggunakan Joki sebagai peserta pengganti | 27 (Hadir 7) | Cek kemiripan foto dengan mesin AI, verifikasi ke sekolah/Tim TKA, investigasi internal Pusat UTBK, lapor polisi | Blacklist (Tidak dapat diterima pada jalur PMB selanjutnya di PTN manapun) |
| 2 | Menggunakan alat yang dilarang | 11 | Investigasi internal Pusat UTBK setempat, melaporkan kasus ke pihak kepolisian | Blacklist (Tidak dapat diterima pada jalur PMB selanjutnya di PTN manapun) |
Kategori Pelanggaran Administrasi (Sanksi Diskualifikasi)
| No. | Bentuk Pelanggaran | Jumlah Peserta | Tindakan Penanganan | Vonis Sanksi |
| 1 | Mencontek | 9 | Pemeriksaan BAPU dan BAKU | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak mendapat sertifikat nilai) |
| 2 | Memfoto soal | 1 Teknisi ruang | Investigasi internal oleh Pusat UTBK dan Kepala Sekolah | Larangan menjadi teknisi ruang ujian dan vonis lanjutan dari sekolah |
| 3 | Deteksi foto otomatis | 174 | Verifikasi kesesuaian foto dengan sistem | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak mendapat sertifikat nilai) |
| 4 | Foto tidak sesuai | 7 | Pemeriksaan BAPU dan BAKU | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak mendapat sertifikat nilai) |
| 5 | Dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai | 1.560 | Pemeriksaan BAPU dan BAKU | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak mendapat sertifikat nilai) |
Peserta dapat memahami status kelulusan dan jenis sanksi berdasarkan visualisasi tabel di atas melalui tiga poin indikator utama. Pemahaman indikator ini berfungsi untuk mengetahui alasan spesifik di balik pembekuan akun pendaftaran personal:
- Kolom Penanganan (Proses Hukum): Kolom ini menjelaskan langkah verifikasi yang diambil panitia, seperti pemeriksaan Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU) dan Berita Acara Kejadian Ujian (BAKU). Jika nama Anda tercantum dalam berkas perkara tersebut, sistem secara otomatis mengunci menu unduhan sertifikat.
- Vonis Diskualifikasi (Pelanggaran Administrasi): Jenis sanksi ini diberikan kepada 1.750 peserta yang melakukan kelalaian administrasi atau kecurangan minor seperti mencontek. Calon mahasiswa dalam kategori ini hanya dibatalkan nilainya pada musim seleksi tahun berjalan tetapi tidak kehilangan hak daftar di tahun depan.
- Vonis Daftar Hitam (Kecurangan Pidana): Sanksi terberat dijatuhkan kepada 38 oknum yang terlibat penggunaan joki atau alat elektronik ilegal. Kelompok ini tidak hanya dilarang masuk PTN seumur hidup, tetapi juga diproses secara hukum oleh kepolisian karena memenuhi unsur pidana penipuan.
Penegakan Hukum dan Tindakan Jera
Penerapan sistem pelacakan otomatis berbasis kecerdasan buatan terbukti efektif meminimalkan celah kecurangan dalam ujian tertulis tahun ini. Panitia menegaskan tidak akan memberikan toleransi atau pemutihan bagi para peserta yang telah terbukti melanggar aturan secara hukum. Langkah ini diambil guna menjamin hak para calon mahasiswa lain yang telah berjuang secara jujur.
Penetapan sanksi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen pendidikan dan pihak sekolah di Indonesia. Pengawasan ketat tidak hanya menyasar para peserta, tetapi juga oknum internal seperti teknisi ruang yang terbukti melanggar pakta integritas. Sinergi pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan standarisasi keadilan seleksi nasional pada masa mendatang.
Bagi masyarakat luas, transparansi rilis data pelanggaran ini menjadi bukti akuntabilitas pelaksanaan seleksi bersama. Peserta yang tidak melakukan pelanggaran namun mengalami kendala teknis murni diimbau untuk tetap tenang. Laporan pengaduan resmi di luar kasus pelanggaran tata tertib masih dilayani secara berkala melalui posko bantuan daring resmi SNPMB.
